Mahalnya Demokrasi

Demokrasi memang mahal, tapi bukan untuk mengongkosi hal-hal konyol. Paling konyol, tragis, memalukan, damenyesakan, adalah yang terjadi baru-baru ini:ketua DPRD Sumatera Utara tewas dikeroyok massa demonstran yang meinta pemekaran wilayah. Bahkan, ihwal pemekaran wilayah ini sudah konyol sejak dalam bahasa. Perhatikanlah: pemekaran artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi mekar, bertambah banyak, meluas. Tapi adakah wilayah itu meluas? Tidak. Justru menyempit. Yang mekar bukan wilayah, tapi pemerintahan. Yang bertambah adalah pemerintah daerah, bukan wilayah suatu daerah. Itu dari segi bahasa. Lalu adakah pemekaran ada hubungannya dengan kesejahteraan. Ada, tentu saja. Tapi cuma bagi elit politik lokal yang tidak mendapat bagian di daerah yang sudah ada. Maka mereka minta daerah baru, supaya bisa menduduki pos-pos tinggi sebagai kepala daerah dan sejenisnya. Kesejahteraan rakyat?Ah, itu nomor tiga puluh empat.

Dalam konteks ini saya pernah mendengar usul yang cukup menarik: sebaiknya anggaran tidak dialokasikan berdasarkan pada pemerintahan, tapi pada wilayah. Satu pemerintahan daerah bisa saja mendapatkan jatah alokaso dana yang lebih besar ketimbang dua atau tiga pemerintah karena pertimbangan prioritas pembangunan. Dengan begini, hasrat orang untuk berebut kue melalui pemerintahan daerah baru bisa dikendalikan. Saya bukan ahli politik, jadi tidak tahu bagiamana diskursus yang lebih detail tentang kekonyolan satu ini. Yang jelas, dengan akal sehat saja, sudah terlihat bahwa tidak ada visi yang jelas tentang bagaimana pembagian daerah dan stategi pembangunan di negeri ini.