Editorial Buku “Bencana Industri: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo”


Beberapa waktu lalu saya bersama sejumlah penulis dan peneliti menyiapkan sebuah buku tentang Lumpur Lapindo. Buku ini adalah semacam sekuel dari buku tentang bencana yang telah terbit sebelumnya yang diterbitkan oleh penerbit yang sama. Ketika tulisan ini saya posting di sini, buku yang kami siapkan ini belum akan bisa anda jumpai di toko buku. Buku ini baru akan muncul   beberapa saat lagi—mungkin jika musim hujan sudah usai. Sebagai teaser, saya posting catatan editorial berikut ini, sejumlah review singkat tentang tulisan-tulisan di dalam buku ini semoga bisa menemani sampeyan menunggu musim hujan selesai.

     Ada semacam kesepakatan umum di kalangan ahli sosiologi bencana bahwa di masa depan situasi luar biasa yang dipicu oleh kegagalan teknologi akan semakin sering terjadi, jumlah bencana yang melibatkan antara alam dan teknologi akan semakin meningkat. Selain itu ulah manusia juga akan semakin dikenali sebagai penyebab atas apa yang secara tradisional  dianggap akibat fenomena alam.[1] Masa depan itu kini sudah tiba di negeri kita.  Danau yang kini tiap hari bisa disaksikan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur adalah bukti kehadiran masa depan yang datang lebih cepat itu.

Masih adakah akal sehat dalam hal luapan lumpur  Lapindo? Horor dan kecemasan yang terbit pagi hari 29 mei 2006 silam itu masih menjadi teror bagi warga Porong sampai buku ini disiapkan. Betapa tidak, setidaknya 100.00 meter kubik lumpur masih menyembur dari perut bumi setiap harinya,  menenggelamkan, tanah, sawah, rumah, dan kehidupan warga porong sekitarnya. Adakah semua yang tenggelam itu bisa tergantikan? Kehidupan sosial jelas sudah tenggelam bersama lumpur, hanya aset yang bisa diganti. Namun, bahkan untuk sesuatu yang bisa digantikan dengan uang itu—seperti bangunan dan tanah–, tidak semua korban lumpur bisa beruntung mendapat ganti.

Sebagian besar ahli geologi yakin bahwa semburan di sumur Banjar Panji-1 pada tanggal 26 Mei pagi itu adalah akibat dari kelalaian pengeboran yang tidak memasang selubung pengeboran sesuai dengan yanng direncanakan.[2] Sesaat setelah semburan itu, pihak Lapindo bergegas menyatakan bahwa mereka akan bertanggungjawab atas semua yang terjadi dan akibatnya. Hanya belakangan, ketika semburan ternyata tak mampu dikendalikan dan dengan demikian korban mulai berjatuhan, Lapindo mulai berdalih dan menyangkal kesalahannya. Memang, kemudian sejumlah ahli berdebat soal apakah lumpur tersebut dipicu oleh kesalahan pengeboran—dengan demikian salah Lapindo—atau disebabkan oleh gempa yang berpusat di Yogyakarta.  Salah satu pendapat—yakni pendapat ahli yang mengatakan gempa bumi adalah pemicunya—jelas menguntungkan pihak Lapindo. Tidak aneh jika kemudian Lapindo sangat berminat untuk menyorongkan wacana gempa ini dalam ruang perdebatan itu. 

Perdebatan para ahli itu menjadi tidak bermakna lagi jika kita melihat sedikit ke belakang ketika ijin eksplorasi itu diberikan. Laporan investigasi BPK menunjukkan bahwa pemberian ijin pada Lapindo untuk melakukan eksplorasi di daerah porong melanggar prosedur karena hanya berjarak tidak lebih dari 5 meter dari pemukiman padat penduduk. Dengan demikian, jikapun benar gempa bumi Yogyakarta yang memicu semburan lumpur, hal itu tidak menghapus kesalahan bahwa pengeboran dilakukan di wilayah padat penduduk. Badai Katrina di New Orleans sudah menunjukkan dengan sangat terang tentang bahaya menempatkan penduduk pada wilayah yang rentan bencana, [3] dan kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke New Orleans untuk menyaksikah hal itu. Porong juga bercerita hal serupa.

Selang waktu enam tahun,  saling sengkarut persoalan lumpur Lapindo yang masih terus terjadi memberi petunjuk bahwa kasus ini sungguhlah kompleks. Kita tidak lagi bisa menyederhanakan persoalan di Porong adalah tentang pertentangan antara korban dengan Lapindo (yang diasumsikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semburan lumpur). Berbagai keputusan yang dikeluarkan pemerintah, seperti membebankan tanggungjawab pada Lapindo untuk yang masuk dalam satu peta terdampak, kemudian kepada pemerintah untuk yang masuk dalam peta terdampak berikutnya telah menempatkan segala sesuatu menyangkut kasus ini menjadi kian problematis. Setiap kebijakan bisa menempatkan korban seperti tidak punya pilihan lain. Dalam konteks semburan lumpur, kebijakan yang mengarahkan pada jual beli mebuat warga tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya, kendati kebijakan tersebut bermasalah jika dilihat dari kacamata hukum. Situasi tanpa pilihan lain itu membuat warga korban semakin lemah. Lebih-lebih, dampak semburan semakin lama semakin meluas, membuat semakin banyak warga yang merasa dirugikan oleh semburan itu. Misalnya, pada saat buku ini disiapkan banyak warga di Porong tengah berjuang agar tempat tinggal mereka bisa masuk ke dalam peta terdampak sehingga bisa mendapatkan ganti. Sebagian yang lain tengah berupaya keras agar Lapindo urung melakukan pengeboran kembali di wilayah mereka. Di tengah terkatung-katungnya nasib warga—entah yang masuk dalam peta terdampak maupun yang belum—, bisa dikatakan bahwa cerita tentang lumpur Lapindo adalah cerita tentang kekalahan.

Lumpur lapindo  adalah simbol kekalahan. Apa boleh buat. Negara kalah. Masyarakat juga kalah. Kalah oleh kepentingan korporasi yang melakukan eksplorasi dengan menyalahi sejumlah aturan dan pada akhirnya menerbitkan bencana yang bahkan tidak bisa dikendalikan lagi dampaknya. Kita tahu, negara yang mestinya bisa melindungi hak-hak dasar warganya pada akhirnya tidak mampu (atau mungkin tidak mau?) memaksa Lapindo bahkan hanya untuk membeli aset warga, pada akhirnya pula negara mesti menanggung sejumlah kerugian yang diakibatkan semburan lumpur. Sementara itu, warga korban saling menjegal seturut dengan kepentingan mereka masing-masing, termasuk bersekutu dengan korporasi. Akibatnya, banyak warga yang nasibnya semakin tidak menentu, tanah dan lahan tidak terganti, serta hak-hak dasar mereka terabaikan. Masyarakat sipil secara umum juga tidak cukup mampu mengatasi itu semua. Hampir tidak ada kekuatan masyarakat sipil yang bisa menekan korporasi atau pemerintah untuk bertanggungjawab. Sejumlah tuntutan ke pengadilan gagal atau kalah, sementara itu gerakan korban hanya jatuh menjadi gerakan protes menuntut pembayaran utang dan belum tumbuh menjadi gerakan sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, lumpur yang menggenang di Sidoarjo tersebut bisa menjadi monumen kemenangan Lapindo.  Betapa tidak, Lapindo bisa membuat dirinya hanya diharuskan membayar aset warga yang terdampak lumpur sesuai perpres no 14 2007, selebihnya, infrastuktur dan penambahan peta pada perpres-perpres berikutnya akan ditanggung oleh APBN, termasuk wilayah-wilayah yang belakangan kemudian masuk ke dalam peta terdampak. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kemenangan Lapindo adalah kemenangan saudagar atas politik negeri ini. Demokrasi di negeri ini memang tidak (atau belum?) mempersoalkan konflik kepentingan ketika seorang saudagar menjadi pejabat publik.  Kita tahu, Abu Rizal Bakrie—pemilik Lapindo– menjadi Menkokesra ketika sejumlah kebijakan tentang lumpur Lapindo diteken Presiden SBY.

Bagi yang pernah belajar teori negara, tentu akan ingat salah satu teori negara klasik yang menyebut bahwa negara tidak lebih adalah pelayan bagi kelas tertentu dalam masyarakat. Kelas ini, secara sederhana, adalah kaum pemiliki modal, atau lebih singkatnya lagi:saudagar atau pengusaha. Kepada mereka inilah sesungguhnya negara mengabdi. Segala aturan hukum dan aparat diabdikan demi menjaga kepentingan modal. Dalam konteks ini, negara bukan perwujudan publik tapi lebih sebagai penjaga kepentingan modal.

Lumpur Lapindo akan membuat kita bertanya tentang demokrasi yang kini kita miliki. Lalu di mana publik? Publik ternyata hanya tampak ketika pemilu. Dalam lanskap demokrasi elektoral, rakyat punya partispiasi hanya ketika memilih dalam pemilu. Selebihnya, rakyat bisa dan boleh bersuara sekeras apapun, sekencang apapun, tapi tak pernah ada jaminan suara itu akan didengar atau diperhatikan apalagi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan. Inilah paradoks demokrasi. Demokrasi dewasa ini telah jatuh pada tiga hal yang menyebalkan: semakin menjauhkan orang dari politik (hanya jatuh pada pemberi suara pada pemilu),korupsi yang semakin tidak masuk akal, dan lobi-lobi korporasi yang semakin hari semakin lebih kuat dari warganegara pemilik suara.[4]

Dibanding peristiwa lain, bencana adalah yang paling tajam dalam mengungkapkan struktur sosial dan budaya masyarakat kita. Bencana bisa tiba-tiba membeberkan dengan terang benderang kegagalan organisasi, regulasi, dan sistem politik yang ada. Bencana memberi kemungkinan dan peluang untuk mengamati aspek-aspek dalam proses dan struktur sosual yang tersembunyi dan tidak tampak dalam keseharian. Karena itu, mengamati lumpur Lapindo juga berarti akan membuka jalan pada pemahaman kita atas struktur sosial yang lebih luas. Telaah atas berbagai aspek menyangkut lumpur Lapindo bisa membawa kita pada pemahaman baru mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan sosial kita sebagai warga negara. Penulisan buku ini sesungguhnya berangkat dari pijakan seperti itu. Kalau saja rangkuman tulisan dalam buku ini tidak mampu mencapainya, paling tidak bisa memberi jalan untuk menuju ke arah sana.

Tentang BukuIni

Buku ini disiapkan sebagai sejenis sekuel dari buku yang pernah terbit sebelumnya, Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil.[5]Jika pada buku pertama disajikan beberapa kasus bencana industri, buku ini difokuskan pada satu kasus bencana akibat ulah manusia yang paling mencolok mata di Indonesia pada dekade, atau bahkan abad, ini: bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.  Kami mengundang sejumlah kawan yang mempunyai perhatian khusus pada kasus ini. Mereka adalah para peneliti, mahasiswa, dan aktivis yang kami tahu punya kapasitas untuk menuliskan sejumlah hal yang menjadi perhatian mereka pada kasus ini.

Pada awalnya ada sekitar 10 orang yang berminat untuk membuat tulisan dengan tema dan perspektif masing-masing. Sebuah workshop kami selenggarakan untuk saling berbagi gagasan. Dari workshop tersebut masing-masing penulis menyiapkan naskah awal yang akan didiskusikan kembali. Sayangnya, tidak semua peserta bisa menuntaskan pembuatan naskah awal. Pada akhirnya, hanya siap tiga tulisan. Demi menambah bobot buku ini, kami mengundang satu penulis lagi untuk menambahkan satu ulasan dalam konteks hukum. Dengan demikian, tersaji empat tulisan dari empat penulis yang memilih fokus berbeda.

Rachmad Gustomy melalui tulisannya yang berjudul Menjinakkan Negara, Menundukkan Masyarakat: Menelusuri Jejak Strategi Kuasa PT Lapindo Brantas Inc. dalam Kasus Lumpur Panas di Sidoarjo menitikberatkan perhatiannya pada aspek yang relatif lebih luas. Gustomy meletakkan semburan lumpur beserta aspek-aspek yang mengikutinya dalam konteks struktur politik liberal pasca-Orde Baru, yakni menyangkut bagaimana kebijakan negara justru lebih melayani kepentingan korporasi ketimbangan warga. Hal tersebut bisa terjadi, demikian Gustomy, karena Lapindo —dalam hal ini tepatnya Bakrie Grup—menggunakan segala seumberdaya yang mereka miliki untuk menciptakan wacana tertentu yang mendukung kepentingan mereka. Wacana ini tidak hanya apa yang mesti beredar di tengah masyarakat, tapi juga apa yang mesti diyakini oleh pengambil kebijakan dan penegak hukum.

Melalui tulisan tersebut, Gustomy menelusuri sejumlah cara yang dilakukan Lapindo dalam melakukan social engineering untuk mendesain proses pembentukan dominasi kuasa dan memengaruhi kebijakan. Menurut Gustomy, yang meminjam teori strukturasi Giddens, rekayasa sosial yang dilakukan Lapindo dijalankan melalui tiga tahap, yakni signifikansi, dominiasi, dan legitimasi. Melalui tiga gugus inilah Gustomy menjelaskan bagaimana Lapindo menjalankan rekayasa sosial yang menyokong kepentingannya.

Pada tahap signifikansi, Lapindo mendesain agar wacana yang menguntungkannya bisa menjadi kesepakatan keilmuan. Dalam hal ini adalah wacana gempa bumi sebagai penyebab semburan lumpur. Selanjutnya proses dominasi dilakukan melalui penguasaan arena ruang publik melalui penebaran wacana tersebut ke ruang publik dan penguasaan arena politik melalui lobi politik. Selanjutnya adalah proses legitimasi ketika setiap tindakan Lapindo dianggap sah dan diterima dalam nilai yang disepakati. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah terkait penanganan ganti rugi yang lebih menguntungkan Lapindo telah menunjukkan itu semua. Setidaknya ada tiga macam perubahan yang menguntungkan Lapindo. pertama, perubahan dari ganti rugi  menjadi jual beli. Kedua, perubahan dari pembayaran pembelian secara tunai (cash and carry) menjadi relokasi. Terakhir, perubahan menjadi pembayaran secara cicilan. Ketiganya menguntungkan Lapindo. Mekanisme jual beli membuat Lapindo tidak perlu memberi ganti rugi, tapi membeli—dengan demikian akan menguasai—tanah dan bangunan milik warga. Dengan mekanisme jual beli  hubungan antara warga dengan Lapindo juga menjadi hubungan antara individu pemilik lahan dengan perusahaan, bukan antara warga korban—sebagai kolektivitas—dengan perusahan yag merugikan mereka. Dengan demikian suara warga akan lebih mudah dikendalikan.

Bagi Gustomy, semua hal tersebut bisa terjadi karena adanya struktur politik makro yang melingkupinya. Ia menyebut struktur politik liberal pasca-Orde Baru instan yang melahirkan penyakit-penyakit politik seperti  politik uang, pencitraan, jual beli suara, oligarki partai menerbitkan dunia politik transaksional yang mahal. Dalam struktur politik semacam itu, dibutuhkan sumberdaya ekonomi yang sangat besar untuk meraih jabatan publik tertentu. Akibatnya, mereka yang mempunyai kemampuan finansial mumpuni yang kemudian bisa mengendalikan dunia politik, termasuk memengaruhi kebijakan. Pada titik inilah negara hanya menjadi panitia kecil yang meladeni kepentingan mereka yang memiliki uang dan menelantarkan warganya. Dalam pada ini, jaringan politik dan ekonomi Bakrie—pemilik Lapindo—berperan besar dalam memengaruhi setiap kebijakan yang diambil.

Dalam konteks lumpur Lapindo, simpul Gustomy,  setidaknya ada 4 hal yang menunjukkan hal itu.  Pertama,  negara membuat hukum berstandard ganda yang terlihat dari pemberlakuan UU Pokok Agraria tahun 1960 yang berbeda bagi korban dengan PT Lapindo Brantas Inc. Kedua, negara mengalienasi warganegara dari haknya,-termasuk hak hidup dan pendidikan. Ketiga, negara lebih tunduk   pada aturan pasar dan  membiarkan masyarakat terjebak dalam transaksi yang tidak berimbang antara mereka dengan Lapindo. Keempat,  negara melakukan pengabaian terhadap warganegara, bahkan dalam hal yang sangat sederhana seperti kematian ketika warga korban lumpur yang meninggal sampai harus terlantar berjam-jam karena persoalan administratif. Karena itu, meminjam Naomi Zack, Gustomy berani menyimpulkan bahwa penanganan semburan lumpur yang selama in berjalan adalah sebuah institusional genocida.

Kita mungkin masih bisa memperdebatkan secara teknis apakah istilah tersebut berlebihan atau tidak, namun jika menelisik secara lebih jeli kita akan menemukan sejumlah kejangggalan yang membuat kita akan bertanya lagi soal kepada siapa sesungguhnya negara in berpihak. Prinsip sebagai negara hukum, yang sering didengung-dengungkan di mana-mana hanya menjadi bualan ketika membaca kasus lumpur di Pororng. Joeni Arianto Kurniawan, secara panjang lebar dan rinci menerangkan bahwa dalam urusan lumpur Lapindo ini prinsip negara hukum telah begitu saja dicampakkan. Kurniawan memaparkan sejumlah praktik hukum menyangkut lumpur Lapindo ini. Mulai dari pemberian ijin eksplorasi hingga gugatan hukum terkait penanganan semburan lumpur.

Kurniawan menerangkan sejumlah kejanggalan dalam pemberian ijin lokasi pengeboran. Pertama, tidak adanya transparansi pada saat pembelian lahan.  Ketika itu, warga hanya diberi tahu bahwa lahan akan dipakai untuk  membuat kandang ayam. Kedua, mengutip investigasi BPK,  lokasi pengeboran tidak sesuai dengan ketentuan  yang antara lain menyebutkan bahwa sumur-sumur harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari obyek vital seperti jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan atau tempat-tempat lain di mana sumber nyala bisa muncul. Ketiga, lokasi pemboran Sumur BJP-1 juga tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dalam Perda No.16 tahun 2003.

Tiga hal tersebut tidak sampai membawa lapindo pada proses hukum. Proses hukum baru terjadi setelah lumpur menyembur. Kurniawan mencatat tiga proses hukum yang menunjukkan adanya pelanggaran prinsip negara hukum.  Ketiga kasus tersebut adalah pertama,  putusan terhadap gugatan Walhi atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, kedua, putusan terhadap gugatan YLBHI atas terjadinya perbuatan melawan hukum berupa pengabaian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya korban lumpur. Ketiga, permasalahan hukum terkait proses pidana atas kasus semburan lumpur.

 

Dalam kasus pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta   pada tanggal 26 Desember 2007    menolak gugatan Walhi karena menganggap pihak tergugat, yaitu PT Lapindo Brantas Inc., tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara itu, gugatan YLBHI ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta karena pemerintah dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang perlu untuk menangani luapan lumpur sementara Lapindo dinilai telah cukup bertanggung jawab.  Putusan PT Jakarta ini dikuatkan oleh kasasi   Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 3 April 2009. Dalam kasus pidana, pada tanggal 7 Agustus 2009 Polda Jatim secara resmi mengumumkan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus semburan lumpur.

Bagi Kurniawan, ketiga hal di atas tersebut bermasalah. Putusan pengadilan baik menyangkut gugatan Walhi, gugatan YLBHI, serta dikeluarkannya SP3 oleh Polda Jatim menunjukkan tidak adanya supremasi hukum dan pengabaian prinsip-prinsip negara hukum. Dalam tulisannya yang berjudul  Lumpur Lapindo: Sebuah Potret Mitos tentang Negara Hukum Indonesia, Kurniawan memaparkan secara terperinci kejanggalan-kejanggalan pada semua kasus di atas.Selain itu,Kurniawan juga menyajikan ulasan menarik tentang persoalan hukum dalam penanganan korban lumpur, yakni masalah yang dikandung Perpres No. 14 Tahun 2007 (dan perpres-perpres berikutnya). Kurniawan juga memaparkan  eksaminasi atas putusan MA terhadap gugatan atas perpres tersebut. Perpres No. 14 Tahun 2007 menitahkan kepada Lapindo untuk membeli tanah dan bangunan warga yang tenggelam dan membebankan biaya infratsuktrur pada negara. Pengaturan semacam itu bermasalah, ungkap Kurniawan, karenasubstansi peraturan dalam Perpres 14/2007  bertentangan dengan UUPA sebagai perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi serta tidak menggambarkan adanya tanggung jawab negara dalam melakukan perlindungan atas hak-hak korban. Perpres-perpres tersebut hanya mengatur hubungan jual beli antara korban dengan pihak LBI.

 

Di sisi lain, pengaturan semacam ini juga menerbitkan perpecahan di kalangan korban. Ada yang menolak, ada pula yang mendukung alias menerima. Kelompok yang menerima ini pun pada akhirnya terpecah karena seumlah hal yang diceritakan secara panjang lebar oleh Paring Waluyo Utomo dalamPerlawanan Korban Lapindo: Perjalanan Kelompok Geppres Menuntut Hak. Melalui tulisannya tersebut, Paring, yang sehari-hari menemani warga korban Lapindo, mengisahkan kemunculan kelompok yang secara ironis menamakan diri sebagai Gerakan Pendukung Keputusan Presiden (Geppres). Menjadi terdengar ironis karena kelahiran kelompok ini dibentuk justru karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan pelaksanaan atas kebijakan yang dibuatnya sendiri. Nama tersebut mereka pakai memang demi menagih penegakan aturan hukum yang dibuat sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Seperti diketahui, Keputusan Presiden No. 14 tahun 2007 mengatur transaksi jual beli aset dan bangunan antara korban   dengan PT Lapindo Brantas,Inc. Lapindo diharuskan membayar aset korban   dengan uang muka  20 persen dan 80 persen lainnya harus dibayarkan pada pertengahan tahun 2008. Ketika jatuh tempo pembayaran, Lapindo justru menawarkan sejumlah skema lain di luar yang diatur perpres tersebut. Termasuk kemudian membayar sisa 80 persen secara cicilan. Pada titik inilah, sikap korban terbelah sesuai dengan kepentingan masing-masing.  Sebagian menolak, sebagian yang lain menerima skema cicilan, bahkan menjadi pemuka dan memungut fee dari korban lain. Geppres adalah kelompok yang gigih menolak skema cicilan dan menghendaki pembayaran 80% secara tunai.

Paring Waluyo Utomo menceritakan dengan sangat rinci setiap tahap perjuangan kelompok Geppres yang seperti telah melakukan semua upaya yang diperlukan guna menuntut haknya. Segala upaya seperti aksi demonstrasi, seperti blokade jalan raya Porong, menutup akses ke tanggul Lumpur,   berteriak-teriak di depan rumah ibu kandung Abu Rizal Bakrie, aksi di depan Istana Meredeka, hingga berkirim surat pada Presiden SBY telah dilakukan oleh kelompok ini. Lobi juga dilakukan dengan menemui Komnas HAM, DPRD Sidoarjo, Menteri Pekerjaan Umum, BPLS, Menteri Sosial, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Pertimbangan Presiden, dan sejumlah tokoh nasional bahkan para ulama MUI. Semua seperti berujung pada kuldesak. Dari cerita perjalanan panjang in bisa dijumpai sejumlah fakta yang bila dirangkai bisa menunjukkan betapa kuatnya posisi Lapindo di hadapan negara. Fakta yang tak terelakkan dari perjalanan Geppress in adalah bahwa ketika pemerintahan membuat kebijakan yang kemudian dibaikan begitu saja oleh Lapindo, pemerintah seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Korban dibiarkan berdiri sendirian menghadapi perusahaan.

Sementara itu, kisah Geppres in juga memberi petunjuk tentang betapa ringkihnya masyarakat berhadapan dengan kekuatan korporasi. Kisah korban Lapindo, sekali lagi,  adalah kisah kekalahan, setidaknya sampai buku ini ditulis. Korban Lapindo yang jumlahnya ribuan itu tercerai berai seiring kepentingan kelompok masing-masing dan dengan mudah dibuat tetap seperti itu oleh sejumlah skema yang ditawarkan Lapindo. Secara cerdik, Lapindo berhasil membuat warga korban terpecah-belah dan berubah menjadi kepingan-kepingan individu yang dengan demikian bisa mudah dipatahkan tuntutannya. Gustomy menyebutnya sebagai bagian dari tindakan sistematis Lapindo untuk melemahkan kekuatan warga. Di luar kelompok korban, hal yang kerap dikeluhkan adalah sedikitnya solidaritas kekuatan masyarakat sipil terhadap isu lumpur Lapindo. Jikapun ada, kekuatan masyarakat sipil tersebut tidak (atau belum) mampu mendorong keluarnya kebijakan yang berpihak pada warga korban. Perjuangan para korban seolah berdiri sendiri hanya sebagai kepentingan mereka untuk menuntut ganti rugi. Padahal, jika kita baca buku ini secara tuntas, kita bisa tahu bahwa lumpur Lapindo atau yang sejenisnya bisa saja muncul di belakang rumah kita. Pelangaran aturan main eskplorasi, ketidakmampuan pemerintah melindungi warga, serta lemhanya penegakkan hukum tidak hanya bisa terjadi di Porong. Itu bisa terjadi di mana saja. Termasuk di sekitar kita. Maka, seharusnya, isu lumpur Lapindo adalah isu bersama, bukan hanya isu perjuangan dari mereka yang rumahnya tenggelam lumpur.

Perjuangan korban sesungguhnya bukan hanya bagaimana mereka menuntut haknya, yakni ganti atas tanah dan rumah yang tenggelam. Perjuangan mereka adalah perjuangan mengembalikan hidup yang hilang. Termasuk pendidikan anak. Isu mengenai anak-anak kadang tenggelam di balik hiruk-pikuk tuntutan ganti rugi atau yang semacamnya. Padahal, hal-hal semacam kesehatan dan pendidikan juga bagian dari hak dasar yang lenyap di Porong. Perhatian pada hal-hal seperti pendikakan anak in seperti hilang. Warga korban harus bergulat sendiri mengatasi persoalan ini. Azzah Nilawaty mengantarkan kita untuk mencermati bagaimana anak-anak korban Lapindo bergulat mengatasi keterbatasan akses pendidikan.

Di satu sisi, tulisan Azzah yang berjudul Areke Nelongso, Pemerintah Karo Lapindo Ora Rumongso: Dinamika dan Perjuangan Anak-anak Korban Lapindomemberitahu kita bahwa pemerintah dan Lapindo abai terhadap anak-anak korban. Secara khusus Nilawaty mencoba memotret dinamika anak-anak korban lumpur Lapindo yang tidak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas bermain, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nilawaty mencatat ada dua hal yang hilang dari anak-anak korban Lapindo, yakni kesehatan dan pendidikan. Pada dua hal itu, anak-anak korban yang justru merupakan pihak paling rentan tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka punya. Kualitas udara dan air di pemukiman sekitar semburan lumpur sudah melewati ambang batas yang ditoleransi. Namun belum ada langkah-langkah serius dari BPLS maupun Pemerintah untuk megatasi hal itu. Dalam soal pendidikan, BPLS dan pemerintah sama-sama tidak melakukan upaya maksimal untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah yang tenggelam maupun yang terancam lumpur. Pada titik seperti inilah, warga korban mengambil inisiatif sendiri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapai tersebut. Dengan kondisi seperti ini, Azzah Nilawaty sampai pada kesimpulan bahwa UU Perlindungan Anak hanya menjadi secarik ke kertas yang tidak punya fungsi di Porong.  Dari kenyataan seperti itu pula, muncul pertanyaan besar tentang apakah negara mampu (dan mau) melindungi hak-hak dasar seperti hak pendidikan dan kesehatan rakyatnya, ketika hak-hak tersebut hilang akibat ulah korporasi besar.

Di sisi lain, tulisan ini menyajikan informasi betapa warga korban bukanlah makhluk-makhluk tak berdaya yang diam begitu saja menerima kenyataan hidup. Di tengah keterbatasan, anak-anak korban Lapindo itu tetap mencari jalan untuk bisa belajar. Demikianlah, maka hadir kantong-kantong pendidikan rakyat yang dikelola sendiri oleh warga. Di tempat-tempat seperti inilah anak-anak korban Lapindo itu menemukan ruang belajar dan berdinamika.

Penutup

Keempat tulisan tersebut, menghamparkan kenyataan pahit tentang kegagalan negara dan masyarakat sipil berhadapan dengan bencana besar disebabkan oleh korporasi besar. Gugatan keras memang layak ditujukan pada penyelengara negara yang—seperti tercermin pada semua tulisan—abai pada masyarakat dan lebih berpihak pada perusahaan. Kendati begitu, kisah pahit lumpur Lapindo sesungguhnya juga adalah cermin kegagalan masyarakat sipil dalam menghadapai bencana industri. Kekuatan masyarakat sipil yang digadang-gadang mampu membentengi hak-hak dasar warga, pada kenyataannya tidak berdaya dan seperti turut tenggelam ke dalam lumpur. Fakta bahwa warga korban tercerai-berai seturut kepentingan masing-masing atau bahkan saling menjegal  serta serangkaian kekalahan gugatan pengadilan, selain menunjukkan watak supremasi hukum di negeri ini, sejatinya juga mengisyaratkan lemahnya posisi masyarakat di hadapan korporasi besar.

Catatan-catatan yang terangkum dalam buku ini memang bercerita tentang kekalahan dan kegagalan. Justru karena tentang kegagalan, maka cerita itu memang harus dicatat, agar kita bisa menelaah kembali keringkihan kita sendiri dan tidak melulu menyalahkan pihak lain, agar di masa depan hal serupa tidak terulang. Sebab, semua orang tahu, bahwa tragedi semacam lumpur Lapindo ini—di tengah ringkihnya negara dan masyarakat sipil—bisa saja terjadi di belakang rumah kita suatu ketika nanti.

Selamat membaca!

(editor/heru prasetia).


[1] Lihat Robert A. Stallings, Weberian Political Sociology and Sociological Disaster Studies, Sociological Forum, Vol. 17, No. 2, June 2002, hal. 281.

 

[2] Bosman Batubara, Perdebatan tentang Penyebab Lumpur Sidoarjo, Jurnal Disastrum vol 1 2009, hal. 20.

[3] Charles Perrow, The next catastrophe : reducing our vulnerabilities to natural, industrial, and terrorist disasters, New Jersey: Princeton University Press, 2007, hal 22.

[4] David Alexander, “An Interpretation Of Disaster In Terms Of Changes In Culture, Society And International Relations”, dalam Ronald W. Perry dan E.L. Quarantelli (ed), What Is A Disaster? New Answers to Old Questions, 2005, International Research Committee on Disasters, hal. 36.

[5] Bosman Batubara dan Heru Prasetia, (Ed.), Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil. Depok: Desantara Foundation, 2010.

Iklan

4 tanggapan untuk “Editorial Buku “Bencana Industri: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s